Artikel Sejarah Lahirnya Pancasila

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

A. Latar Belakang Sejarah

Masuknya agama besar di Nusantara menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Di Indonesia agama Hindu dan Budha masuk pada abad ke 7. Kedua ajaran agama tersebut cukup lama berpengaruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat Nusantara

Sebagai tempat dekat dengan bandar perdagangan Samudra Pasai maupun Selat Malaka maka di Nusantara terjadi kontak dengan berbagai bangsa termasuk pedagang Gujarat yang membawa ajaran Islam pada abad ke-13. Bagaimana agam-agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai.

B. Sejarah Pergerakan Indonesia

Sebelum negara Indonesia terbentuk, bentuk pemerintahan adalah kerajaan yang tersebar di Nusantara. Dilndonesia dulu terdapat dua kerajaan besar yaltu Sriwijaya dan Majapahit.

lalu abad ke-16 bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar militernya pada tahun 1630an guna mendapat hegemoni perdagangan atas pemiagaan laut. VOC sebagal perwakilan dagang Belanda di Indonesia mendirikan markas besarnya di Batavia dan mulai menguasai wilayah perdagangan.

Pada pertengahan abad XVII Belanda tidak puas hanya dengan perjanjian perdamaian, pembangunan benteng-benteng dan pertahanan Angkatan Laut untuk memperkokoh kekuasaan Belanda. Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799, kemudian aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Karenanya sejak abad XIX Belanda menguasai Nusantara dalam seluruh aspek kehidupan atau menjadikan koloninya. Kekuasaan itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya pada tahun 1942.

C. Menuju Kemerdekaan

Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu dengan masuknya paham baru, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham tersebut sebenarnya telah muncul abad 18 di Eropa, tetapi masuk dan berkembang di Indonesia baru abad XX awal, kecuali liberalisme.

Pada 1870 Belanda telah membuat kebijakan yang disebut Hindia Belanda ini dengan “Iiberalisasi”. Berkat perjuangan golongan liberal dan humanis makacultuurstelsel sedikit demi sedikit mulai dihapuskan. Pada tahun 1870 dianggap sebagal batas ahir berlakunya cultuurstelse dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria.

Sampai abad ke XIX perlawanan terhadap Belanda masih bersifat lokal. Perlawanan negatif seperti mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau kekuasaan kolonial ataupun mencari perlindungan pada kekuatan gaib. Sesudah 1900 mengalami perubahan yaitu, perlawanan bersifat nasional, perlawanan positif dengan senjata, taktik modern, diplomasi. Perlawanan juga diorganisir lebih baik, juga mulai memikirkan masa depan bangsa yang mendukung pertumbuhan nasionalisme dapat menjadi kuat di kalangan mayarakat karena adanya kesamaan.

Kemudian Jepang mengalahkan Sekutu pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil aIih kekuasaan Belanda tahun 1,942. Janji Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan dan memajukan rakyat Indonesia. tetapi dalam kenyataannya Jepang juga merampas kehormatan rakyat dan terjadi kemiskinan dimana-mana. Janji Jepang baru mulai direalisir setelah Jepang makin terdesak oleh Sekutu. Sekutu segera bangkit dari kekalahan Jepang dan mulai merebut pulau-pulau antara Australia dan Jepang dan pada April 1944 mendarat di Irian Barat. Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapat dukungan Indonesia, yaitu saat Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944 mengucapkan pidato yang antaranya mengatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia.

D. Perumusan Pancasila

Realisasi janji Jepang maka tanggal 29 April 1945 Jepang memberi semacam hadiah ulang tahun kepada Indonesia, yaitu janji kedua yang berupa “kemerdeka-an tanpa syarat. Tindak lanjut janji tersebut dibentuklah BPUPKI. Pada hari itu diumumkan, Ketua: Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Ketua Muda: Ichubangase, Ketua Muda: RP. Soeroso, dan enam puluh anggota biasa bangsa Indonesia

1. Sidang Pertama BPUPKI

BPUPKI mulai bekerja 28 Mei 1945 , dimulai upacara pembukaan dan pada esoknya

dimulai sidang (29 Mei -1 Juni 1945). pembicaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir. Soekamo.

a. Isi Pidato Mr. Muh Yamin

Di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan tanggal 29 Mei 1945 itu beliau berpidato tentang rancangan usulan dasar negara sebagai berikut:

Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.

b. Isi Pidato Mr. Soepomo

Sidang tanggal 31 Mei 1945 mengetengahkan pembicara Mr. Soepomo. Di dalam pidatonya ia menjelaskan dasar pemerintahan suatu negara bergantung pada staatsidee yang akan dipakai. Menurutnya, di dalam ilmu negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara yaitu:

Pertama, aliran pikiran perseorangan (individualis). Menurut alam pikiran ini negara ialah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak seluruh orang dalam masyarakat itu (kontrak social).

Kedua, aliran pikiran tentang negara berdasar teori golongan (class theory). Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas kelas yang lain.

Ketiga, Aliran pikiran Iainnya: teori integralistik . Menurut pikiran itu negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya.

Setelah memaparkan ketiga teori tersebut Soepomo menawarkan kepada hadirin untuk memilih aliran pikiran mana yang akan. Kemudian Soepomo sendiri mengusulkan bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, maka politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan sociale structur masyarakat Indonesia sekarang.

Soepomo juga setuju dengan pendapat Moh. Hatta bahwa negara yang didirikan itu bukan negara Islam, tetapi negara persatuan.

c. Isi Pidato Ir. Soekarno

Pada hari ke-4 sidang pertama BPUPKI, tanggal I Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar bagi Indonesia merdeka. Pada intinya, Ir. Soekarno pertama-tama memaparkan dasar-dasar Indonesia merdeka, itu adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya phiosophische grondsag.

lalu lr, Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia itu disebut Pancasila, yaitu:

Kebangsaan (nasionalisme), Kemanusiaan (internasionalisme), Musyawarah, mufakat, perwakilan, Kesejahteraan social, Ketuhanan yang berkebudayaan

Jika anggota sidang tidak setuju, maka rumusan itu dapat diperas menjadi tiga yang disebutnya Trisila, yaitu: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan

Rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu sila yang disebut sebagai Ekasila, yaitu gotong-royong. Selain usulan yang disampaikan secana lisan, para anggota diminta memberi usulan secara tertulis. Kemudian, dibentuklah suatu panitia kecil

berjumlah delapan orang untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tersebut.

Setelah meneliti dan mengelompokkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan antara agama dan negara. Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu. Lalu dibentuk suatu panitia kecil yang berjumlah sembilan orang , yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis.

sidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan, kesepakatan yang dituangkan di dalam Mukadimah Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar Negara. Moh. Yamin menyebutnya Piagam Jakarta.

2. Sidang Kedua BPUPKI

Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945. OIeh karena sudah mencapai kesepakatan maka pembicaraan mengenai dasar negara dianggap sudah selesai. Selanjutnya dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar dan penjelasannya. Penyusunan rumusan pasal-pasal UUD diserahkan kepada Mr. Soepomo. Demikian pula mengenai susunan pemerintahan negara yang terdapat dalam Penjelasan UUD. Sidang ini juga berhasil menentukan bentuk negara jika Indonesia merdeka. Bentuk negara yang disepakati adalah republik.

3. Pembentukan PPKI

kedudukan Jepang yang terdesak, karena serangan balik Sekutu. Komando Tentara Jepang di wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir Juli 1945 di Singapura. Disetujui dalam rapat tersebut bahwa kemerdekaaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945. Akan tetapi dalam bulan Agustus terjadi perubahan cepat dan tanggal 7 Agustus Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Secara simbolis PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidatonya Terauchi mengatakan cepat lambatnya kemerdekaan bisa diberikan tergantung kerja PPKI. tanggal 11 Agustus 1945, ia mengatakan bahwa kemerdekaan akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi perkembangan cepat justru terjadi setelah bom atom dijatuhkan di Hinosima dan Nagasaki.

pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. OIeh karena itu Ir. Soekarno atas tanggung jawab sendiri menambah jumlah anggota sehingga jumlah seluruhnya ada 21 orang. Dan ditambah enam orang lagi wakil golongan yang terpenting yaitu 1) Wiranatakusuma, 2) Ki Hadjar Dewantara, 3) Mr. Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti Malik, 5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, 6) Achmad Soebardjo.

E. Lahirnya Negara Indonesia

Dalam pelaksanaan proklamasi ternyata terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan. Golongan muda agresif menghendaki kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Yang termasuk golongan muda adalah: Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir, Sayuti Malik, Soedarsono, Soepomo, dll. Sutan Syahrir sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta tanpa menunggu janji Jepang, karena ia telah mendengar siaran radio tentang kekaIahàn Jepang. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Soekarno -Hatta ke Rengasdengklok oleh para pemuda agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Atas desakan pemuda dan massa, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

F. Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI dilaksanakan setelah Proklamasi Kemerdekaan, dipimpin oleh ketua Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh. Hatta dan dihadiri anggota sejumlah 25 orang. Agenda sidang mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno sebagai ketua meminta agar anggota sidang mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang dalam sidang kedua BPUPKI. Terdapat perubahan yang telah dilakukan sebagai hasil pembicaraan dengan beberapa anggota dan kemudian Ir. Soekamo mempersilahkan Drs. Moh Hatta sebagai wakiI ketua untuk menjelaskan mengenai perubahan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar serta pasal-pasalnya. SeteIah itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal UUD tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia..

Pada sesi kedua, Ir. Soekarno meminta Mr. Soepomo menjelaskan tentang pemandangan umum, yaitu tentang opzet (rencana) Undang-Undang dasar ini. Soepomo menjelaskan pokok-pokok pikiran untuk UUD sebagai berikut:

1.    Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, penjelmaan rakyat di dalam badan MPR

2.    MPR menetapkan UUD, mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan

GBHN

3.    Presiden dan wakil Presiden berada di bawah MPR

4.    Di samping Presiden ada DPR yang bersama Presiden membentuk UndangUndang

5.    Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan mentri-mentri negara

6.    Mentri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

7.    Untuk tingkat pusat, selain DPR ada DPA yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presiden)

8.    Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan pemerintah asli tetap dihormati, misalnya Sultanat-sultanat, Koti-koti, Desa, dsb.

Setelah itu acara pengangkatan presiden, wakil presiden dan pembentukan KNIP. Atas usul anggota sidang, Oto Iskandardinata pemilihan presiden diselenggarakan secara aklamasi dan ia mengajukan calon yaitu Ir. Soekarno sendiri sebagai presiden. Setelah Ir. Soekarno menyatakan kesediannya menjadi presiden, maka semua anggota berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian pula Oto Iskandardinata mengusulkan wakil presiden adalah Drs. Moh. Hatta. Selanjutnya sidang hari itu membicarakan rancangan aturan peralihan.

Di dalam tersebut dinyatakan pembentukan KNIP. Alasan dibentuk ialah mungkin sekali anggota-anggota dan PPKI tidak lama lagi akan meninggalkan Jakarta, maka perlu ada suatu komite di Jakarta untuk kepentingan membantu presiden. Komite ini setara kedudukannya dengan MPR.